Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Tata Kelola Satu Data Indonesia melalui pemetaan dan penyusunan data prioritas Provinsi Gorontalo, Kamis (18/04/24).
Kegiatan yang berlangsung di Fox hotel Kota Gorontalo itu dibuka secara resmi oleh sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim.
Dalam kesempatan itu BPS Provinsi Gorontalo menjadi narasumber, memaparkan materi mengenai Pemeriksaan Daftar Data Tingkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif.
Mukhanif megatakan sebagai pembina data, BPS Provinsi Gorontalo merekomendasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan Pemeriksaan Daftar Data Tingkat Daerah. Hal ini sangat penting agar data yang dihasilkan oleh produsen sesuai sama dengan PRINSIP Satu Data Indonesia/walidata.
"Pemeriksaan tersebut dilakukan mulai dari ketersedian masing-masing Data Prioritas di daerah
Standar Data Statistik, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi serta Pemanfaatan Data", ungkap Mukhamad Mukhanif.
ia pun menjelaskan terkait Penyusunan Daftar data di lingkup pemda harus berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7 tahun 2022, dimana salah satu yang dibahas menjadi poin penting yaitu pengumpulan seluruh Walidata Pendukung dan Produsen Data dalam Forum Satu Data tingkat Daerah, untuk membahas dan mendiskusikan terkait Daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data dan yang dibutuhkan oleh Pengguna Data.
"kalau kita melihat roadmap satu data Indonesia dari tahun 2022 hingga sekarang, di 2024 ini harusnya kita sudah masuk di SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan, evaluasi pembangunan. Fokusnya pendayagunaan Ekosistem regulasi , namun karena masih ada beberapa yg tidak terlaksana di tahun 2022 dan 2023 maka harus di implementasikan dan dilakukan ditahun ini,"ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengungkapkan saat ini yang menjadi tantangan pemerintah daerah adalah bagaimana mengelola dan menyajikan data berkualitas. Olehnya itu Dengan adanya kegiatan workshop penguatan satu data, diharapkan bisa menghasilkan persamaan persepsi dalam menyusun data prioritas nasional di tahun 2024.
"Masih terdapat banyak data yang tidak terupdate sehingga ini menjadi tantangan serius pemprov dalam menyusun kesesuaian data dan perlu dibenahi, jika tidak akan berdampak terhadap pembangunan daerah", jelas Sofian Ibrahim.
Selain dihadiri kepala BPS dan Sekda Provinsi Gorontalo, Workshop Penguatan SDI juga turut di ikuti oleh Provincial lead skala Gorontalo Ahmar Djalil bersama tim, Kepala Bappeda dan Diskominfotik Provinsi Gorontalo, kepala bidang sistem informasi Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara virtual serta para peserta dari perwakilan tiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Gorontalo dan Produsen Data.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk melakukan identifikasi ketersediaan data prioritas 2024 yang secara nasional sudah ditetapkan dengan Permen PPN No.5 tahun 2024 terdapat sebanyak 1879 data. Diskusi dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapppeda Provinsi Gorontalo serta pendampingan dari Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi Gorontalo, Prasaja Arifiyanto dan Muhammad Syaiful.
