Dalam rangka menindaklanjuti Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta upaya penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA Australia, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI).
Kegiatan yang berlangsung sehari di hotel Yulia kota Gorontalo, Kamis (14/03/24) tersebut dilaksanakan dengan metode hybrid. Secara Offline hadir Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif, Perwakilan tim SKALA Jakarta, Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Sementara secara online (zoom meeting) turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki dalam sambutannya mengatakan saat ini Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi Gorontalo masih belum maksimal, banyak terdapat hambatan dan kekurangan yang harus di lakukan perbaikan secara signifikan salah satu diantaranya adalah mengenai tata kelola dan kurangnya inovasi yang dikembangkan. Sehingga itu melalui FGD ini menjadi penting untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Percepatan Satu Data Indonesia Provinsi Gorontalo.
“Kalau kita lihat secara sederhana mekanisme atau tata kelola yang kita lakukan itu belum memenuhi tata kelola SDI, masih banyak data yang tidak terupdate hal ini tidak bisa kita hindari. Demikian juga Portal Gorontalo Satu Data diharapkan segera menyediakan data sektor yang terintegrasi dengan portal SDI Pusat”, ungkap Budiyanto Sidiki.
Budiyanto mengakui selama ini kesulitan yang dialami juga adalah dalam mendapatkan data mikro sehingga berdampak dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program. Ia pun mengharapkan agar yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Inovasi penguatan kemampuan statistic dimasyarakat seperti yang dilakukan oleh BPS dalam program desa statistik serta pemanfaatan data Regsosek.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif dalam kesempatan itu mengatakan langkah utama dalam percepatan Satu Data Indonesia adalah dengan memperbaiki penyusunan metadata yang ada disetiap organisasi perangkat daerah. Metadata di Provinsi Gorontalo menurut mukhanif belum sangat maksimal padahal metadata sangat penting untuk mendukung tujuan dari SDI.
“Perlu adanya serial meeting selanjutnya yaitu berdasarkan level sehingga progress nya dapat terlihat. Misalnya level meeting pertama kiranya membahas daftar data kemudian dilanjutkan dengan metadata, ini perlu diperbaiki karena bagaimana kita akan melangkah ke SDI jika metadata nya belum ada”, ungkap Mukhanif.
Lebih lanjut mukhanif berharap kedepan agar Portal Satu Data Gorontalo dapat segera terintegrasi dengan Portal SDI pusat.
