20 Februari 2024 | Kegiatan Statistik Lainnya
Kepala BPS Provinsi Gorontalo Paparkan Indikator Kemiskinan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan (RKPD) Provinsi Gorontalo 2025
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025.
Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo itu dibuka secara resmi oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (20/02/24).
Dalam kesempatan itu kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Mukhanif menjadi narasumber, menyampaikan Indikator penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan RKPD 2025, salah satunya adalah Kemiskinan.
“Pada maret 2023 berdasarkan data susenas tercatat 15,15 persen atau 183,71 ribu orang penduduk miskin di provinsi Gorontalo. Angka ini masih menempatkan Gorontalo berada di posisi ke-5 Provinsi dengan kemiskinan tertinggi", ungkap Mukhamad Mukhanif saat memaparkan materi.
Tren panjang kemiskinan Gorontalo memang dimulai dari sangat tingginya angka kemiskinan saat pertama mekar dari Provinsi Sulut 2002 yakni 33% atau sepertiga penduduknya miskin. Dengan angka kemiskinan saat ini yg 15,15% Gtlo merupakan Provinsi tersukses dalam pengentasan kemiskinan selain Maluku.
Di sisi lain Mukhanif menyayangkan bahwa narasi utama yg selalu dimunculkan adalah peringkat miskinnya dan bukan keberhasilannya mngentaskan lebih dari setengahnya dalam kurun waktu 20 tahun.
Upaya pengentasan kemiskinan Tidak mudah dan perlu dibedah faktor yang melatarbelakangi.
“Kenapa kemiskinan di Provinsi Gorontalo tinggi? Ketimpangan pendapatan mnjadi salah satu faktor. Rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk pada kelompok penduduk terbawah (desil 1 dan desil 2) Gorontalo merupakan terendah kedua di Indonesia. Padahal pada desil yg lain malah peringkatnya tinggi. Juga data Sakernas 2023 menunjukan rata-rata pendapatan pekerja bebas Gorontalo terendah ketiga di Indonesia. Mengambarkan pendapatan Orang miskin di Gorontalo lebih rendah dibanding Provinsi lain",kata mukhanif.
Selain itu ia menjelaskan salah satu faktor tingginya kemiskinan disebabkan oleh Transformasi industry yang lambat. Kontribusi Gorontalo pada PDRB sektor industri hanya 4,56 persen padahal di sektor pertanian Gorontalo terbesar kedua setelah Sulawesi barat. Provinsi dengan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB rendah, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi.
Meski demikian Mukhanif dalam paparannya menjelaskan solusi pentingnya dalam menangani kemiskinan saat ini adalah mencari sektor baru yang dapat membangkitkan perekonomian yakni sektor industri makanan dan minuman. Sektor ini memiliki backward linkage dan forward linkage tinggi sehingga dampaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lain sebagai input bahan baku maupun aktivitas ekonomi pengguna produk industri makanan minuman ini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, terkait kemiskinan menjadi salah satu dari tujuh indikator makro yang diprioritaskan pemerintah untuk pembangunan daerah pada tahun 2025. Sehingga itu melalui forum penyusunan RKPD ini agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder untuk bersinergi membuat program pembangunan daerah yang lebih kompherensif.
"saya yakin angka kemiskinan ini akan turun jika kita semua pemerintah dan seluruh stakeholder bisa harmonis di dalam menjalankan program",jelas Ismail Pakaya.
