Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan pelatihan bagi petugas Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PL-KUMKM) 2023.
PL-KUMKM merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia baik yang menggunakan bangunan permanen, tidak permanen maupun tanpa bangunan khusus usaha dengan tujuan untuk merealisasikan pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM yang akurat dan menyeluruh.
Untuk Provinsi Gorontalo pelatihan dimulai dari petugas Kabupaten Gorontalo Utara, berlangsung di El-Madinah Hotel Kota Gorontalo, Selasa (05/09/23) dan dibuka secara resmi oleh kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif.
"Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024. Tahun ini di Provinsi Gorontalo ada 3 Kabupaten yang akan melaksanakan PL-KUMKM, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato", ungkap Mukhanif
Mukhanif menjelaskan pendataan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari identitas pelaku usaha, penggunaan tenaga kerja, pemasaran, permodalan, struktur pendapatan/pengeluaran, hingga pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
Pendataan PL-KUMKM dilaksanakan mulai tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023, dengan jumlah petugas pendataan lapangan (PCL) sebanyak 430 orang, petugas pemeriksa lapangan (PML) sebanyak 87 orang ditambah koordinator sensus kecamatan (KOSEKA) sebanyak 22 orang, sehingga total petugas untuk tiga kabupaten tersebut sebanyak 539 petugas.
Pendataan dilakukan dengan metode wawancara melalui aplikasi CAPI (Computer Assistant Personal Interview) dengan pemilik atau pengelola unit usaha dari usaha/perusahaan secara door to door. Oleh karena itu, para petugas diberikan pelatihan terlebih dahulu agar dapat memahami konsep dan definisi yang digunakan dalam pendataan serta menguasai teknik wawancara dan aplikasi yang digunakan sebelum turun ke lapangan.
"Seluruh informasi yang didapatkan sangat bermanfaat untuk terwujudnya satu data koperasi dan UMKM yang dapat menjadi dasar rujukan formulasi evidence-based policy making", jelas Mukhanif.
Mukhanif berharap para pelaku usaha koperasi dan UMKM dapat menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang benar dan sesuai.
