Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, Kamis (28/3/2024).
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Sukri J. Botutihe. Turut hadir Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif, Kepala Kesbangpol Imran Bali dan peserta FGD yang merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, partai politik, pers, tokoh masyarakat, serta LSM.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Sukri J. Botutihe dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada BPS dan Kesbangpol serta seluruh peserta yangh hadir dalam kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini. Ia mengatakan FGD ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi.
Melalui FGD ini akan diperoleh informasi secara langsung, konfirmasi berita/dokumen dan lain sebagainya untuk menjadi bagan penilaian juga terhadap IDI di Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh peserta baik dari LSM, Pemangku Agama dan unsur terkait dalam FGD Indeks Demokrasi Indonesia. Sampaikan pendapat dan saran karena ini menjadi bahan evaluasi kita pemerintah terhadap tingkat perkembangan demokrasi”,ungkap Sukri Botutihe.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menjelaskan terkait Indeks Demokrasi Indonesia menjadi alat ukur yang penting dan bermanfaat untuk penyusunan sistem politik dan demokrasi baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Tak hanya itu IDI menjadi ukuran pembangunan politik yang akan digunakan pemerintah pada RPJMN 2024.
“IDI adalah Fact-Based Information, karena sebagian besar datanya berasal dari kejadian nyata yang bisa diobservasi dan diintervensi, metode pengumpulan datanya seperti apa? dengan melakukan penelusuran dan analisis pemberitaan media online dan cetak, surat kabar, dan dokumen-dokumen lainnya (data pemilih dan sebagainya)”,Jelas Mukhanif.
Pada pengukuran IDI tersebut digunakan tiga Aspek dalam penilaian, yakni Aspek Kebebasan dan Aspek Kesetaraan masing-masing sebanyak 7 indikator serta Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebanyak 8 indikator.
Capaian IDI Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 masih berada dibawah angka capaian IDI nasional sebesar 73,74 dan berkategori sedang. Capaian ini menurut Mukhanif menjadi catatan penting bagi seluruh stakeholder di Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan nilai indikator IDI.
“Tentunya peran pokja kedepan yang dikoordinir oleh Kesbangpol harus kita kuatkan lagi koordinasinya, melibatkan bappeda dan Kesbangpol Kab/Kota lainnya agar kualitas Demokrasi di Provinsi Gorontalo lebih baik”,ungkap Mukhanif.
Sebelumnya FGD IDI berlangsung Intens dan menarik, dipandu langsung oleh Prasaja Arifiyanto, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Gorontalo. FGD dilaksanakan dengan cara menyampaikan hasil koding koran dan dokumen yang menjadi temuan dari tim BPS, kemudian dilakukan pembahasan bersama mengenai kelayakan koding tersebut sebagai data dalam penghitungan IDI dan Setiap peserta diberi ruang untuk menyampaikan argumen maupun data/fakta tambahan secara terbuka.
